Mahasiswa Universitas Kyoto Curhat Soal Pemda Jepang

Sejumlah mahasiswa Universitas Kyoto, Jepang mengungkapkan sejumlah fakta terkait transparansi pemerintah daerah di Jepang.

Menurut para mahasiswa, saat ini Jepang masih terus mengalami kesulitan ekonomi dan moneter sehingga mempengaruhi kinerja DPRD dan juga pemerintah daerah.

Bahkan, mahasiswa menuturkan, Pemerintah Jepang merampingkan jumlah pemerintah daerah dari 3 ribu pemerintah daerah menjadi 1.800 pemerintah daerah. Karena sedang mengalami resesi, DPRD di Jepang rela agar gaji mereka dikurangi.

Mahasiswa S3 Ilmu Politik Universitas Kyoto Okamoto Masaati mengatakan, otonomi daerah terbaik di Jepang terjadi di Kota Ota, Tokyo di mana banyak terdapat Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sukses. Selain itu, kata dia, desa Sakae juga merupakan desa yang mandiri di mana tidak pernah menerima subsidi dari pemerintah pusat.

”Gaji anggota dewan di negara kami bervariasi, tergantung besar kecilnya kota, antara 150 ribu yen sampai 800 ribu yen, dan mereka rela dikurangi gajinya,” katanya kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (11/11/10).

Otonomi daerah di Jepang, kata Okamoto, tergantung dari setiap sumber daya manusia (SDM). Namun, kata dia, saat ini Jepang tengah mengalami krisis jumlah penduduk di mana angka kelahiran terus menurun dan jumlah lansia tinggi.

”Kalau otonomi daerah di Indonesia saat ini memang masih berkembang sangat baru, semenjak UU tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diterbitkan,” tandasnya. (selengkapnya Okezone.com)